Connect with us

Hi, what are you looking for?

Infomu

Apa Kabar Prabowo, Food Estate Cuma Lip Service?

Apa Kabar Prabowo, Food Estate Cuma Lip Service?




Atas dasar itu, program food estate atau lumbung pangan nasional yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah hingga Papua menjadi penting untuk direalisasikan.

Namun masalahnya, program food estate banyak yang tenggelam dan tidak terlihat berjalan.



“Lumbung pangan di Kalimantan itu serius atau tidak, jadi atau tidak? Food estate apa kabar? Sampai sekarang gimana?” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/12).

Food estate yang dipasrahkan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga kini belum menunjukkan wujudnya.

“Kalau hanya sekadar lip service atau diresmikan tapi tidak ada program atau kegiatan memproduksi pangan di Indonesia, ya percuma. Mestinya antisipasi meminimalisir impor,” sambungnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Seharusnya, kata Ujang, sebagai negara agraris yang besar, Indonesia mampu memformulasikan politik dan strategi pangan agar lebih kuat terhadap gejolak global yang kapan saja bisa terjadi.

“Ketahanan pangan di republik ini sangat rentan. Kenapa? Kita ini semua produk impor. Beras, kedelai, gandum, gula, garam, semua impor. Lalu ketahanan pangan kita di mana?” kritik Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Atas dasar itu, program lumbung pangan nasional yang sudah bagus itu sedianya diseriusi oleh pemerintah. Sebab, krisis pangan akan selalu membayangi dunia akibat gejolak geopolitik yang terjadi dewasa ini.

“Ketika negara memberikan kewenangan kepada Pak Prabowo mengangkat lumbung pangan mestinya jalan, bergerak memberikan manfaat. Sampai sekarang enggak jelas, sampai di mana food estate itu?” tandasnya.

Proyek food estate sendiri telah masuk ke dalam Progeam Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Setidaknya, ada empat lokasi food estate, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Manun menurut Anggota DPD RI Fahira Idris, isu ketahanan pangan masih jadi persoalan di tahun 2022 karena terimbas pandemi, hingga konflik Rusia-Ukraina yang mengancam krisis pangan dunia.

“Ketahanan pangan masih jadi PR besar kita. Tahun 2022 ini membuka mata bahwa ketahanan pangan dunia sejatinya sangat rapuh,” kata Fahira kepada redaksi, Kamis (29/12).





Source link

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bagiin Info

Click to comment
Advertisement
Advertisement
Advertisement
    • Flipboard

    • Reddit

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Whatsapp

Baca Juga Info Ini

Infomu

WE NewsWorthy, Jakarta – Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkap bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo...

Infomu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali membandingkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan ayahnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)....

Infomu

WE NewsWorthy, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hasil survei elektabilitas Ganjar Pranowo yang memperoleh suara tinggi yakni 42,8 persen. Hal itu ditanggapi...

Infomu

WE NewsWorthy, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti usulan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan...

Infomu

POJOKSATU.id – Disangkut-sangkutkan dengan Video Kebaya Hijau, Renna Dyana Ternyata Bukan Orang Sembarangan. Profil Renna Dyana banyak dicari netizen setelah heboh video viral kebaya...

Infomu

Jakarta (ANTARA) – Tim nasional Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2022 dengan memenangkan laga Grup A melawan Kamboja dengan skor 2-1 di Stadion...

Infomu

Warta Ekonomi, Jakarta – Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengatakan hasil survei elektabilitas yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei malah akan mendekatkan PDIP...

Infomu

Sebab, proses penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang harus dipastikan mengedepankan nilai integritas. Mengacu UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, proses pemberhentian KPU RI...

Advertisement
close