Berita itu disampaikan oleh seorang pejabat senior AS pada Kamis (29/12), yang menyebut Griffiths tengah berusaha menemui para Imarah Taliban dalam beberapa minggu ke depan.
Rencana kunjungan itu dikeluarkan setelah PBB memutuskan menghentikan beberapa program bantuan di Afghanistan karena kekurangan pekerja wanita akibat larangan yang diberlakukan.
Padahal, menurut koordinator bantuan PBB di Afghanistan, Ramiz Alakbarov, sekitar 30 persen dari pekerja bantuan yang ditugaskan di sana adalah perempuan dan mereka tidak akan digantikan oleh laki-laki.
“Kami menyesal melihat bahwa sudah ada dampak dari keputusan ini pada program kami,” ujar Ramiz seperti dimuat Reuters.
Mengutip data PBB, Ramiz mengatakan 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga populasi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.
“Kebutuhan kemanusiaan rakyat sangat besar dan penting bagi kami untuk terus bertahan dan memberikan,” tambahnya.
Hingga kini, pihak Ramiz tengah menjalin komunikasi dengan kementerian Taliban untuk membahas dampak larangan staf perempuan terhadap program bantuan kemanusiaan, namun belum ada hasil yang dicapai.
“Diskusi dengan menteri lain belum menghasilkan hasil yang sama, tetapi sedang berlangsung,” ungkapnya.
Ramiz menyebut 70 persen program PBB dilaksanakan dalam kemitraan dengan organisasi bantuan lainnya.
Sementara empat kelompok kemanusiaan global utama pekan lalu serempak menangguhkan operasi mereka karena tidak dapat menjalankan program tanpa staf perempuan.
Berkaitan dengan sumber aturan, Ramiz menjelaskan sebagian besar dekrit itu berasal dari Syura, atau dewan kepemimpinan, di tempat kelahiran Taliban, kota selatan Kandahar.
Menurut hasil penyelidikannya, dalam keputusan larangan pekerja Wanita, pendapat para pemimpin Taliban terpecah karena perbedaan generasi.
“Ini juga bersifat generasi. Generasi tua Taliban lebih konservatif,” ungkap Ramiz.
Aturan pelarangan yang diberlakukan sejak Sabtu (24/12), merupakan serangkaian pembatasan Taliban terhadap perempuan sejak mengambil alih Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Pembatasan lainnya mencakup pelarangan dan penutupan sekolah menengah hingga universitas bagi perempuan, pelarangan mengakses tempat publik seperti taman dan tempat kebugaran/gym, hingga pemecatan pekerja pemerintah perempuan dan menggantinya dengan saudara laki-laki mereka.
Source link
