Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menjelaskan bahwa petani adalah pemilik kedaulatan negeri. Bagi Anggia, di tangan petani sumber pangan disandarkan. Ia tidak ingin kebijakan seperti impor beras masih dilakukan,
“Sebab itu sama saja menganggap produksi petani kita gagal mencukupi kebutuhan nasional,” demikian kata Anggia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/1).
Pendapat mantan Ketua Umum PP Fatayat NU ini, berbagai pihak yang terkait dengan pangan sudah saatnya menanggalkan ego sektoral masing-masing dalam menyikapi kebijakan di sektor pangan, terutama kebijakan impor beras.
Politisi PKB itu kemudian menjelaskan bahwa basisnya adalah data antar lembaga. Ia mencontohkan, Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton, sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasionalmenyatakan stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton.
“Silang sengkarut ini harus segera disudahi. Jika kita menyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang menjadi pegangan,” kata Anggia.
Ia mencatat, fakta lapangan menunjukkan sebagian besar petani tidak setuju impor.
“Hampir sebagian besar petani pasti tidak setuju impor. Ini yang harus digarisbawahi pemerintah,” ujarnya.
Source link
