POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan tujuan Presiden Jokowi mengundang Jenderal Purn ke Istana Negara.
Refly juga mempertanyakan hal mendesak hingga Jokowi mengundang jenderal purnawirawan ke Istana, namun di sisi lain jenderal yang kritis pada pemerintah seperti Gatot Nurmantyo tak diundang.
“Lagi-lagi Jokowi bicara tentang Pemilu, dan kali ini dia kumpulkan purnawirawan, pertanyaannya what’s for?” kata Refly dalam video di kanal Youtube miliknya seperti dilihat Senin (22/5/2023).
Refly meragukan, undangan Jokowi pada para purnawirawan itu sekadar kumpul biasa.
Menurutnya, perlu diuraikan gamblang apakah turut dibahas soal preferensi calon presiden utamanya, dalam pertemuan itu.
“Kira-kira presiden preferensi calon tertentu nggak? Atau misalnya purnawirawan yang datang itu pakai preferensi tertentu nggak?” katanya.
Pertanyaan itu, kata Refly lagi, perlu dijelaskan karena ternyata tidak semua purnawirawan diundang.
Seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kritis pada pemerintah, tidak ada dalam pertemuan itu.
“Misalnya mengapa Gatot Nurmantyo yang jelas mantan Panglima TNI tidak diundang,” tandasnya.
Diketahui, setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya.
Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.
Mewakili para purnawirawan, Agum mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi. Dia pun menyampaikan pesan Jokowi agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, aman dan tertib.
“Kami mendapat arahan tentang bagaimana upaya agar supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019. lebih demokratis. maka kami sampaikan ke Pak Presiden bahwa para purnawirawan sebagai satu lembaga harus bersikap netral,” kata Agum kepada awak media, usai menghadap presiden, Senin (22/5/2023).
Namun demikian, Agum memastikan, purnawirawan sebagai individu tetap memiliki hak politiknya untuk memilih di 2024 nanti.
Mau berapa pun pilihannya baik dua, tiga atau pun lebih, Pemilu yang damai tetap menjadi pilihan.
“Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2 pilihan. Kalah ada 3 pilihan, pilih di antara 3 dengan catatan bahwa perbedaan pemilih yang kami lakukan ini, terjadi ini sifatnya harus sementara. perbedaan pemilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilpres selesai,” harap dia. (ikror/pojoksatu)
Sumber
