Di Bawah Junta Militer, Myanmar Masuk Jebakan Utang China

Sebuah organisasi berita multimedia Burma, Mizzima News menyebut China telah memanfaatkan situasi Myanmar yang menghadapi banyak sanksi untuk mengincar sumber daya alamnya.

China melangkah ke Myanmar setelah kudeta militer yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi, bersamaan dengan kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran.

Para jenderal Myanmar dinilai telah menukar sumber daya alam, termasuk gas, kayu, giok, dan tembaga, untuk dukungan diplomatik dan investasi dari China. Akibatnya, China memperoleh ladang gas dan lahan besar-besaran untuk pelabuhan Kyaukpyu dan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Negara Bagian Rakhine secara gratis.

Dalam tulisannya, Mizzima News menyebut “Sosialisme dengan karakteristik China” sebagai “Kapitalisme dengan karakteristik sosialis”, di mana telah terjadi pemaksimalan keuntungan, meski harus mengabaikan HAM.

China telah mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI) melalui Myanmar untuk membantu menegaskan dominasi ekonomi dan militer di Samudera Hindia.

Di samping ada juga Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC) yang telah mencengkeram Myanmar. Di bawah proyek tersebut, sebuah koridor transportasi yang terdiri dari jalan, rel kereta api, dan zona ekonomi khusus dari Kunming di provinsi Yunnan China hingga pantai barat Myanmar. Ini termasuk pelabuhan laut dalam sebagai bagian dari BRI di Kyaukphyu, di mana junta memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan.

China baru-baru ini mampu membangun rute pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Beibu yang baru di Provinsi Guangxi di Laut China Selatan ke Yangon.

Bersamaan dengan itu China juga menekankan pembangunan kawasan industri di perbatasan negara bagian Shan dan negara bagian Kachin. Dan rute ini sangat penting karena merupakan satu-satunya jalan menuju 80 persen impor minyak dan gas di negara tersebut dan dapat memainkan peran penting dalam pengembangan Angkatan Laut China di wilayah tersebut.