Senin, 12 Desember 2022 – 11:45 WIB
VIVA Nasional – Belakangan ini, isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Amandemen UUD 1945 kembali mencuat. Hal itu setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyuarakan Pemilu 2024 ditunda dan pengamat politik M. Qodari menyarankan untuk mengamandemen UUD 1945.
Terkait hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara. Ngabalin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah membicarakan soal Amandemen UUD 1945 dengan Ketua MPR.
“Ini harus saya jawab. Pada waktu ketua MPR, saya ingat sekali, saya baru tahun ketiga kalau tidak salah di Istana Negara waktu itu pak ketua MPR datang, kemudian bicara-bicara berbincang-bincang mengenai amandemen, terkait dengan Apa itu saya lupa ingat,” kata Ngabalin dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Senin 12 Desember 2022.
Presiden Jokowi dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ngabalin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dan Ketua MPR saat itu membicarakan wacana melakukan amandemen UUD 1945 terbatas. Saat itu Jokowi bereaksi dan mengingatkan agar amandemen terbatas pembahasannya tidak melebar.
“Tetapi begini, presiden mengatakan Apakah yakin bahwa rencana amandemen itu benar-benar terbatas, itu benar-benar hanya poin ini atau tidak, jangan sampai melebar ke sana kemari,” ujarnya
Dalam persoalan amandemen UUD 1945 ini, menurut Ngabalin, sikap Jokowi sudah sangat tegas. Kepala Negara tak ingin UUD 1945 untuk diamandemen.
Source link
