Connect with us

Hi, what are you looking for?

Infomu

Begini Upaya Pemerintah Menghilangkan Hambatan Implementasi UU TPKS



Begini Upaya Pemerintah Menghilangkan Hambatan Implementasi UU TPKS

Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati mengungkapkan sejak tujuh bulan disahkan, implementasi UU TPKS masih memiliki kendala dan hambatan. Foto: Dok Hivos

jpnn.com, JAKARTA – Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati mengungkapkan sejak tujuh bulan disahkan, implementasi UU TPKS masih memiliki kendala dan hambatan, terutama pada bagian sosialisasi.

Hal itu diungkapkan Ciceu dalam diskusi publik dengan tema, “Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?” di Jakarta, Sabtu (10/12).

Menurutnya, banyak yang harus dibenahi dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam sosialisasi internal untuk menanamkan pemahaman pada aparat penegak hukum agar punya perspektif keberpihakan dan pendampingan kepada korban, serta perspektif penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada korban kekerasan seksual.

Saat ini, dari 20.613 kasus di seluruh Indonesia, baru 72 kasus yang menerapkan UU TPKS.

“Terkait peningkatan kemampuan, kami terus melakukan diklat kepada SDM kepolisian. Agar dalam penanganan kasus TPKS personel kami lebih profesional. Penyidiknya khusus TPKS. Dari 3.204 personel unit PPA di seluruh Indonesia, sekitar 50 persen sudah mendapatkan pelatihan. Kami sudah melakukan supervisi di 18 Polda, terutama penanganan TPKS,” ungkap Ciceu.

Polri, Kementerian PPA, masyarakat sipil dan stakeholder terkait masih menggodok Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pihaknya bersama Kementerian PPA dan Kejaksaan sedang menyusun pedoman implementasi UU TPKS.

“Ini langkah-langkah yang sudah dilakukan Kepolisian. Kami tetap berupaya dari segi regulasi,” kata Ciceu.

Project Manager GEDI Yayasan Humanis Inovasi Sosial (Hivos) Ni Loh Gusti Madewanti mengatakan UU TPKS harus terus disosialisikan dan menjadi informasi serta pengetahuan publik, terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban.

Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati mengungkapkan sejak tujuh bulan disahkan, implementasi UU TPKS masih memiliki kendala dan hambatan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News





Source link

Bagiin Info

Click to comment
    • Flipboard

    • Reddit

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Whatsapp

Baca Juga Info Ini

Infomu

Jakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung pengembangan dan penguatan koperasi untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberian...

Infomu

Personel idola K-pop Jun. K dari grup idola K-pop 2PM mengaku tidak sabar bertemu dengan para penggemar atau Hottest Indonesia dalam gelaran acara “SARANGHEYO...

Infomu

Bisa dibilang aku orangnya suka berpetualang di ranjang. Kalau ada gaya baru yang menarik dicoba, aku tak sungkan mengetesnya supaya kehidupan seks enggak hambar....

Infomu

Bercandaan apabila intel menyamar sebagai tukang bakso dan nasi goreng mungkin membuat para polisi harus berpikir keras. Kira-kira profesi apa lagi yang bisa menjadi...

Infomu

  Gagasan ini sebagian berawal dari karya ilmiah Dr. Kimberly Young, yang menyurvei tingkat kecanduan internet di Amerika Serikat di awal kemunculannya. Dia kemudian...

Infomu

(Foto: Courtesy of Harper’s Bazaar US) Lisa Kudrow mengungkapkan kebenaran yang agak memilukan tentang masa selama diirnya syuting serial ikonis Friends. Baca juga: Reuni...

Infomu

Dua petugas mengawasi aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia...

Infomu

Jakarta – Rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah terealisasi. Hari ini, 16 Desember...