NGINFO – RIDMA Foundation, sebuah LSM anti-narkoba yang anggotanya terdiri dari kalangan jurnalis yang prihatin terhadap bahaya narkoba, mengajukan desakan kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk seorang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan narkoba, Jakarta (17/11/23).
Menyikapi rencana pensiun Komjen Petrus Reinhard Golose, Kepala BNN yang lulus dari Akpol tahun 1988 dan berusia 58 tahun, RIDMA Foundation mengingatkan akan pentingnya menetapkan pemimpin yang tidak hanya berasal dari latar belakang kepolisian, melainkan juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak narkoba dalam masyarakat.
Asri Hadi, seorang Aktivis Bahaya Narkoba sejak Bakolak Inpres 71, menekankan bahwa pemimpin BNN yang baru harus benar-benar memahami isu narkoba tanpa bermain sendiri.
Menurutnya, dua kepemimpinan sebelumnya di BNN diisi oleh sosok yang kurang memahami dan tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Budi Jojo, Ketua Umum RIDMA Foundation, menyoroti kritik terhadap kinerja BNN yang dianggap “melempem.” Dia mencatat bahwa meskipun anggaran besar dialokasikan untuk fasilitas pejabat, BNN kurang melibatkan LSM dan masyarakat, sehingga kinerjanya kalah dengan Kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.
Info beredar bahwa karir di internal BNN juga dikeluhkan oleh sipil yang sudah sejak awal di BNN, karena posisi yang seharusnya diisi oleh orang yang memahami, diisi oleh individu atau “aparat cokelat” yang tidak paham dan vakum dalam permasalahan narkoba. Kesempatan karier bagi PNS sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tertutup.
RIDMA Foundation berharap agar rekomendasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menempati jabatan Kepala BNN menghasilkan pemimpin yang memahami permasalahan narkoba dan struktur organisasi BNN.
Jojo menambahkan, “Kami berharap agar Kepala BNN yang baru lebih tegas dalam memerangi sumber peredaran narkotika dan obat berbahaya di Indonesia.”
RIDMA Foundation juga mendesak BNN untuk melibatkan unsur NGO, ulama, dan jurnalis dalam memetakan titik-titik rawan penyaluran narkotika serta melakukan pengawasan ketat di tempat-tempat tersebut.
Dalam rilisnya, RIDMA Foundation juga meminta BNN untuk melakukan kajian mendalam terkait faktor penyebab masih maraknya penggunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia.
Selain itu, mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika, sambil mendesak BNN dan pemerintah daerah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
