Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss pada Senin (27/2) menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Menlu Retno menyampaikan bahwa pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity” bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM), menurut keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.
Sidang Dewan HAM PBB ke-52 itu digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Dalam sidang Dewan HAM PBB, Menlu RI mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.
“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Menlu Retno.
Meski selama ini Deklarasi Universal HAM tersebut terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut.
Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa perwakilan negara dan organisasi internasional, yaitu dari Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu Retno membahas pula isu-isu perdagangan dan investasi.
Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Menlu RI juga membahas tentang keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta hal-hal yang menjadi perhatian bersama seperti isu Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.
Baca juga: Uganda: Mandat Kantor HAM PBB tidak akan diperbarui
Baca juga: Mali usir kepala HAM Misi PBB
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2023
Source link
