NGINFO – Dalam kunjungan resmi kenegaraan BNSP ke Hong Kong yang dipimpin oleh Ketua Komisioner BNSP Syamsi Hari, bersama Prof Amilin dan NS. Aji Martono, anggota Komisioner BNSP untuk memenuhi undangan KJRI Hongkong.
Salah seorang Komisioner BNSP, Amilin, di sela-sela agenda kegiatan yang sangat padat, menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Pengurus Cabang Internasional Nahdlatul Ulama (PCINU) Hongkong. Perwakilan pengurus PCINU Hongkong yang berkesempatan hadir di acara silaturahmi ini adalah Icha Faelani, Ketua Lembaga Dakwah PCINU Hongkong, PMI asal Cilacap, Jawa Tengah (21/12/23).
Berdasarkan informasi dari KJRI Hong Kong, menurut data Departemen Imigrasi Hong Kong per 30 November 2023, terdapat 146.954.000 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Hongkong pada sektor domestik.
Informasi lainnya terungkap bahwa banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh para PMI di Hongkong yang tergabung dalam komunitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Hong Kong untuk mengikuti program pelatihan di beberapa Lembaga Training Center khusus bagi PMI di Hong Kong.
Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka untuk menyiapkan bekal ketrampilan pasca kerja sebagai PMI dan melanjutkan kehidupan di Indonesia.
Melihat kondisi ini, kedepan, BNSP berkepentingan untuk mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para PMI yang bekerja di Hongkong untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang otoritas kebijakannya dikelola oleh BNSP, berkoordinasi dengan KJRI dan beberapa pengelola Training Center bagi Pekerja Migran Indonesia.
Koordinasi selanjutnya, BNSP memberikan mandat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP yang skema-nya relevan dengan kebutuhan keahlian PMI di Hong Kong untuk menentukan Tempat Ujian Kompetensi (TUK) di Hongkong dan melakukan proses uji sertifikasi kompetensi para PMI.
Dalam kesempatan ini, Amilin, yang saat ini masih menjabat sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengungkapkan bahwa “kedepan, perlu diperkuat kolaborasi antar berbagai pihak antara BNSP dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BP2 Migran Indonesia, Organisasi Serikat Pekerja, dan para pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga para PMI memiliiki kompetensi unggul yang tersertifikasi BNSP”.
BNSP sangat terbuka dan membuka diri untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Indonesia Kompeten khususnya bagi para pekerja migran menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, harapannya, “PMI menjadi SDM yang unggul dan kompeten yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja global” ujar Amilin.
