Netanyahu yang terjerat kasus korupsi telah memenangkan mayoritas parlemen dalam pemilihan pada 1 November, untuk kemudian dilantik sebagai PM Israel untuk keenam kalinya pada Kamis (30/12).
Pada Rabu (28/12), Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu telah mengeluarkan pedoman kebijakan pemerintahan baru.
Di dalamnya berisi upaya untuk memajukan dan mengembangkan pemukiman Yahudi di Galilea, Negev, Dataran Golan, hingga Yudea dan Samaria. Itu adalah wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Pemerintah akan mempromosikan dan mengembangkan pemukiman di wilayah di mana orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tak tergoyahkan,” begitu isi pedoman tersebut, seperti dikutip Reuters.
Rencana tersebut mendapatkan banyak kritik, termasuk dari sekutu-sekutu Israel. Amerika Serikat (AS) termasuk yang menentang pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan karena melanggar ketetapan PBB, di mana membangun pemukiman di wilayah tersebut adalah ilegal.
“Pedoman ini merupakan eskalasi yang berbahaya dan akan berdampak bagi kawasan itu,” kata jurubiccara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh.
Netanyahu menjabat sebagai PM Israel selama tiga tahun pada 1990-an. Ia kemudian terpilih kembali dan menjabat dari tahun 2009 hingga 2021.
Saat ini pemerintahan Netanyahu mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, seperti yang telah ia lakukan pada 2020 dengan negara-negara Teluk lainnya.
Source link
