SEBANYAK 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) 2022 dari Komisi Informasi Jabar.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, capaian ini tidak
lepas dari misi Jawa Barat dalam mengoptimalkan kemajuan teknologi,
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebutuhan akan informasi bisa didapatkan dengan mudah,
melalui digitalisasi.
Kendati demikian, lanjutnya, dalam perkembangan digitalisasi
harus disikapi dan dimanfaatkan secara bijak agar tidak menyesatkan.
Mengingat telah banyak kejadian berita bohong yang dilakukan oleh orang tertentu untuk membangun opini negatif dalam suatu peristiwa.
“Ini adalah sebuah harapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung keterbukaan informasi, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas mantan Bupati Tasikmalaya, itu, Kamis (8/12).
Ia menambahkan melalui keterbukaan dapat menenangkan semua pihak. “Pencapaian ini adalah sebuah langka luar biasa, karena memang kita harus paham saat ini kehidupan telah berubah. Dari konvensional ke digital,” ujar Uu, pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 di Aula Barat Gedung Sate, itu.
Dia berharap ada kolaborasi bersama sehigga perkembangan teknologi ini
memberi kebermanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendorong para pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi serta bijak dalam memanfaatkannya.
Pemprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pemahaman dalam memanfaatkan loncatan tekonologi ini secara bijaksana. “Kami harap, keterbukaan informasi ini dapat terus meningkat dan selamat untuk para pemenang,” tandas Wakil Gubernur.
Kolaborasi
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah mengungkapkan, prestasi ini dicapai berkat kolaborasi bersama di setiap OPD dalam mewujudkan keterbukaan layanan informasi yang maksimal bagi masyarakat.
Dia memastikan, akan berupaya menggenjot perangkat daerah lain yang belum memenuhi ekspektasi untuk turut meningkatkan keterbukaan
layanan informasi di Jawa Barat.
“Alhamdulillah terjadi peningkatan, dari sisi indeks meningkat dan
dibuktikan dengan keterbukaan di setiap badan publik di tubuh Pemprov
Jabar. Tentunya ini hasil kerja sama yang sangat baik antara Pemprov,
khususnya Diskominfo dengan Komisi Informasi. Kami secara rutin
melakukan workshop peningkatan kemampuan para pengelola informasi di
perangkat daerah dan tentunya juga memberikan pemahaman, bahwa di masa
demokrasi ini sudah sewajarnya, selayaknya bahwa seluruh informasi itu
terbuka, selain yang dikecualikan undang-undang,” ucap Ika.
Sementara Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal menjelaskan, Indeks
Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat terbilang melesat bahkan
melebihi rata-rata nasional. Demikian pula dari hasil monitoring dan
evaluasi (Monev) di tingkat kota dan kabupaten yang telah mengalami
peningkatan.
Dia berharap, Pemprov Jabar melalui Diskominfo dapat terus meningkatkan
jumlah kota dan kabupaten terhadap keterbukaan informasi publik, dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat.
“Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Jawa Barat Alhamdulillah
hasilnya di atas rata-rata nasional. Nasional itu di angka 72, kita di
87. Terbaik se-Indonesia. Nah ini linier dengan hasil monev tingkat Jawa Barat. Dulu pada 2021 yang melakukan monev hanya ada empat kabupaten/kota yang informatif. Hari ini lonjakannya luar biasa, menjadi 13 kabupaten/kota. Kemudian dari OPD, yang tadinya hanya 8 informatif sekarang 17. Ini luar biasa,” tandasnya. (N-2)
