Telegraf – Kartu Tani diberikan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan transparan. Pelaksanaan secara bertahap sudah dimulai sejak 2018. Provinsi Jawa Tengah pun mendapat apresiasi pemerintah atas pelaksanaan program ini. Wakil Ketua TKN Amarsyah Purba heran kenapa ada pihak yang menyebarkan rumor, bahwa petani kesulitan mendapatkan pupuk.
Jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan media besar, rumor beredar bahwa selama ini para petani di Jawa Tengah selama ini kesulitan mendapatkan pupuk. Akar persoalannya menurut pembuat rumor adalah pembuat kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa Gubernur Ganjar Pranowo.
Warga pun kebingungan atas rumor itu, Pimpinan PDI Perjuangan setempat buru-buru mengambil langkah koreksi. Ketua DPC Kebupaten Sragen Untung Wibowo Sukowati pun mesti turun ke masyarakat untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga. Seperti dilaporkan berita harian Solopos, PDIP Tepis Problem Pupuk Langka, (04/12/2023) lalu.
Untung pun mendatangi para pendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, untuk mendengarkan serangan itu. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi Hadiyatmo, tak ketinggalan untuk menyerukan pelurusan terhadap isu-isu negative.
Rupanya hal seperti itu tak hanya terjadi di wilayah Solo Raya. Di Wilayah Purworejo, tepat di jalanan desa Bojong, Kecamatan Ngombol, beberapa spanduk pasangan Capres/Cawapres Prabowo-Gibran malah mengkampanyekan untuk menghapus kartu tani. Beberapa spanduk pun terpasang dalam jarak sekitar 200 meter di tepi sawah. Wilayah itu memang hamparan sawahnya cukup luas.
Tak semua petani setuju dengan kampanye itu. Sujarwo, salah satu petani muda Purworejo, berpendapat sebaliknya. Kartu tani sendiri, menurut pria 38 tahun yang biasa dipanggil Jarwo itu, sudah pernah muncul menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 yang lalu.
“Sepertinya selalu timbul saat mas Ganjar ikut serta dalam hajatan politik,” kata Jarwo seorang pemegang kartu tani.
Bagi Jarwo ide pemberian kartu tani amat bagus agar ada ketertiban dan kepastian jumlah pupuk subsidi bagi petani. Pelaksanaan yang baik akan memberi manfaat sebagaimana dia rasakan bersama petani-petani lain di wilayah kabupaten Purworejo. Tentu tak mudah karena setiap saat para petani mesti memperbaharui data.
Menurut Jarwo sekitar 80 % petani ditempatnya terpenuhi kebutuhan pupuknya.
“Kesulitan yang kerap timbul karena perbedaan data tiap tahunnya, petani mesti selalu diingatkan untuk memperbaharui,” ujarnya.
Data yang diimaksud menyangkut luas tanam dan juga jenis tanaman yang akan ditanam di lokasi dan waktu tertentu. Hal itu menentukan jenis dan jumlah pupuk subsidi yang akan diterima.
Bila itu dilaksanakan dengan baik, menurut keyakinan Jarwo kartu tani itu menguntungkan. Kesulitan yang kerap timbul justru akibat permainan di tingkat bawah bukan di tingkat provinsi.
“Kios penyalur pupuk subsidi dikuasai oleh kelompok orang yang punya afiliasi politik berbeda dengan pak Ganjar,” beber Jarwo.
Selain karena motif politik, permainan para pemilik kios juga punya kepentingan untuk mendapat untung lebih banyak. Ada beberapa modus yang kerap mereka mainkan, seperti membiarkan pupuk subsidi tersimpan di gudang hingga jatah pengambilan petani mendekati masa akhir atau kedaluwarsa. Pupuk yang tak tersalur pun dijual bebas dengan harga lebih tinggi.
“Modus lain adalah kios enggan membongkar kemasan pupuk dengan bobot 50 kilogram dan memberikan petani penerima sesuai jatahnya, misalnya saja jatah petani itu 120 kilogram, kios hanya memberikan 100 kilogram saja, mereka meminta penerima agar mengurus sendiri sisa jatanya bersama petani lain,” imbuh Jarwo, Minggu (10/12/2023).
Praktik seperti itulah yang akhirnya mengaburkan maksud baik kartu tani, sehingga kerap dipolitisir dengan menyalahkan pihak pemerintah provinsi. Hal ini berbeda sama sekali dengan pengakuan pemerintah pusat yang memuji cara pengaturan itu.
Pada waktu yang sama, Wakil Ketua TPN, Ammarsjah Purba mengingatkan bahwa, pendistribusian pupuk bersubsidi adalah bagian dari Program Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah pusat.
Perlu diingat adalah pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam pemanfaatan kartu tani. Jadi sangat aneh jika terdapat pihak yang akan memutus program tesebut. Selain itu, ini adalah bagian dari sistem tata kelola pertanian berbasis data untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur.
“Kita perlu mengingatkan bahwa Program Kartu Tani adalah program pemerintah pusat dan mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Salah satu manfaatnya adalah menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur, serta sangat aneh jika terdapat pihak-pihak yang ingin memutus program tersrebut, tegasnya.
Ammarsjah juga mengingatkan kontestasi Pilpres 2024 adalah adu gagasan dan memunculkan kesadaran semua pihak hal ini adalah bagian dari memilih pemimpin yang mumpuni. Bagi penyelenggara jangan main-main dengan pemilu sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mengajak semua pihak berlomba-lomba memunculkan kesadaran bahwa kontestasi Pilpres 2024 adalah upaya untuk memilih pemimpin yang mumpuni membuat kebijakan publik yang membawa bangsa ini ke arah kemajuan, keunggulan. Jika kesadaran ini muncul maka kontestasi ini adalah kontestasi gagasan, tanpa sebaran ujaran kebencian, hoax dan jangan main-main dengan penyelenggara negara jangan main-main dengan pemilu sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.” tandasnya.
Source link